JAKARTA — WartaGlobal.Id Selama sekitar 15 tahun mendampingi petani di berbagai daerah, praktisi pertanian nasional Andi Undru Mario menemukan bahwa persoalan sektor pertanian Indonesia tidak berhenti pada ketersediaan pupuk. Di lapangan, petani juga menghadapi persoalan pendataan, distribusi bantuan, sarana produksi, lahan hingga kesejahteraan.

Pengalaman tersebut diperoleh Andi melalui keterlibatannya secara langsung mendampingi petani, termasuk membagikan pupuk secara gratis ketika terjadi kelangkaan. Aktivitas itu kemudian berkembang menjadi proses riset dan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani.

Sebagai Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi menilai persoalan pertanian harus dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Kebijakan yang dirancang pemerintah, menurut dia, perlu diikuti dengan pengawasan terhadap implementasi agar program benar-benar diterima petani yang aktif menggarap lahan.

“Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data,” tegas Andi dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global”, yang digelar DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).

Data Petani Harus Menggambarkan Kondisi Riil

Menurut Andi, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah sistem pendataan petani dan lahan pertanian.

Ia mendorong agar pendataan tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Data penerima bantuan, kata dia, harus dapat memastikan identitas petani sekaligus lahan yang benar-benar dikelola.

“Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” ujarnya.

Menurut dia, akurasi data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan dan sarana produksi pertanian.

Andi juga mendorong evaluasi terhadap sistem distribusi agar dukungan pemerintah dapat diterima petani yang memang aktif melakukan produksi.

Petani Harus Menjadi Aktor Utama

Selain persoalan bantuan, Andi menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan ketersediaan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurutnya, ketahanan pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi petani sebagai pelaku utama produksi pangan. Karena itu, kebijakan pertanian perlu membangun ekosistem yang memungkinkan petani berproduksi secara berkelanjutan.

“Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat,” katanya.

Ia menegaskan, keberpihakan terhadap petani tidak semata-mata diwujudkan melalui pemberian bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan terhadap proses produksi, perlindungan lahan, peningkatan produktivitas serta keberlanjutan usaha tani.

Kritik Konstruktif untuk Perbaikan Kebijakan

Andi menilai kritik terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan tidak harus dimaknai sebagai upaya melemahkan program pemerintah.

Sebaliknya, kritik konstruktif diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan implementasi sekaligus memperbaiki kebijakan agar target swasembada pangan dapat berjalan lebih efektif.

“Kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif,” tegasnya.

Pandangan tersebut disampaikan dalam forum yang mempertemukan kalangan pers dan sejumlah narasumber untuk membahas tantangan ketahanan pangan Indonesia di tengah dinamika global.

Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi mengatakan, pers memiliki tanggung jawab lebih luas dalam mengawal persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Heintje.

Diskusi Media 2026 tersebut turut menghadirkan mantan Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka sebagai narasumber. Sejumlah wartawan dari media televisi dan media daring nasional juga mengikuti forum tersebut.

Diskusi menjadi ruang untuk membedah persoalan pertanian dari dua sisi, yakni kebijakan pemerintah dan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Bagi Andi, pengalaman 15 tahun mendampingi petani menunjukkan bahwa keberhasilan agenda ketahanan dan swasembada pangan pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan nyata di tingkat petani.

Afkan.